TUGAS MANAJEMEN FARMASI DAN JAWABANYA

SOAL :

1. Jelaskan keterkaitan antara pernyataan kesehatan adalah hak asasi manusia dan akses terhadap obat essensial!
2. Jelaskan bahwa obat bukan sekedar komoditas perdagangan biasa!
3. Jelaskan mengapa penyediaan obat essensial merupakan kewajiban pemerintah dan lembaga pelayanan kesehatan public dan swasta!
4. Jelaskan keterkaitan antara pelaksanaan otonomi daerah dapat berpengaruh pada ketersediaan obat essensial!
5. Sebutkan tujuan pemerintah menetapkan harga obat generic untuk pelayanan kesehatan!
6. Sebutkan dampak dari harmonisasi persyaratan teknis di bidang farmasi sesuai yang tercantum pada KONAS!
7. Sebutkan stakeholder atau pelaku yang terkait dengan penyusunan dan pelaksanaan KONAS!
8. Apa yang dimaksudkan dengan pengobatan rasional dan contoh ketidak rasionalan obat?
9. Sebutkan apa saja potret kelemahan di bidang obat tradisional seperti yang disebutkan dalam analisa SWOT KONTRANAS. Dan bagaimana cara mengatasi hal tersebut diatas!
10. Bagaimana upaya pemerintah untuk menjamin obat tradisional yang aman, bermutu tinggi, bermanfaat serta melindungi masyarakat dari penggunaan obat tradisional yang tidak tepat, sebutkan!

JAWABAN :

1. Kesehatan adalah hak asasi manusia dan setiap penduduk berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal sesuai dengan kebutuhan tanpa memandang kemampuan membayar dan akses terhadap obat terutama obat esensial merupakan salah satu hak asasi manusia.

2. Obat merupakan salah satu komponen yang tak tergantikan dalam pelayanan kesehatan sehingga obat berbeda dengan komoditas perdagangan lainnya karena selain merupakan komoditas perdagangan  juga obat memiliki fungsi sosial.

3. Penyediaan dan pengelolaan anggaran untuk pengadaan obat esensial yang diperlukan mesyarakat di sektor publik menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang sebelumnya merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, namun pemerintah pusat masih mempunyai kewajiban untuk penyediaan obat program kesehatan dan persediaan penyangga serta menjamin keamanan, khasiat dan mutu obat.

4. Pelaksanaan otonomi daerah telah membawa perubahan mendasar yang perlu dicermati agar ketersediaan obat esensial bagi masyarakat tetep terjamin dan untuk daerah-daerah terpencil, perbatasan, kepulauan da daerah rawan bencana perlu dikembangkan sistem pengelolaan obat secara khusus.

5. Tujuan pemerintah menetapkan harga obat generik untuk pelayanan kesehatan:

·         Untuk mendapatkan harga yang lebih terjangkau disektor publik.

·         Untuk menghindari monopoli

·         Untuk mengembangkan sistem informasi harga

·         Untuk menjamin pembiayaan obat bagi masyarakat.

6. Harmonisasi persyaratan teknis membawa implikasi akan adanya persyaratan teknis terkini yang makin canggih yang mungkin tidak mendesak dan yang menimbulkan  beban tambahan bagi perusahaan domestik serta bagi konsumen.

7. Pelaku yang terkait dengan penyusunan KONAS :

·         Pihak di pusat dan daerah

·         Lintas sektor

·         Lembaga swadaya masyarakat

·         Dunia usaha

·         Organisasi profesi

·         Akademisi

·         Para pakar

8. Dalam pengobatan yang rasional, pasien menerima obat yang sesuai dengan kebutuhan klinisnya, dosis yang tepat, untuk jangka waktu pengobatan yang sesuai dan biaya yang terjangkau.

Contoh ketidakrasionalan obat :

·         Polifarmasi

·         Penggunaan obat non esensial

·         Penggunaan antimikroba yang tidak tepat

·         Penggunaan injeksi secara berlebihan

·         Penulisan resep yang tidak sesuai dengan pedoman klinis

·         Ketidakpatuhan pasien

·         Pengobatan sendiri secara tidak tepat

9. Kelemahan dibidang obat tradisional dalam analisa SWOT KONTRANAS :

v  Kurang ketersediaan standar & metode evaluasi mutu.

v  Belum dikelola secara optimal & profesional, iklim usaha tidak kondusif, tak ada jaminan pasar & harga

v  Eksploitasi jenis tumbuhan OT tanpa budidaya

v  Mutu simplisia kurang memenuhi syarat

v  Kurang koordinasi unsur pemerintah, industri pendidikan & penelitian, petani, provider kesehatan

v  Belum terakomodasi dalam kurikulum FK

v  Pembiayaan kurang untuk penelitian ilmiah

v  Produksi industri bahan baku kurang

v  IKOT dengan fasilitas dan Sumber daya minimal & hanya 69 dari 129 yang bersertifikat CPOTB

v  Industri OT kurang memanfaatkan hasil penelitian

v  Pasar Industri menekankan promosi dibanding dukungan ilmiah

Cara mengatasi hal diatas :

v  Perlu upaya peningkatan pemanfaatan SDA OT untuk peningkatan yankes & ekonomi

v  Pemerintah melaksanakan BINDALWAS secara profesional, pelaku usaha bertanggung jawab atas mutu & keamanan.

v  Pemerintah perlu memberikan pengarahan & iklim usaha kondusif untuk OT yang bermutu aman berkhasiat, dimanfaatkan masyarakat dan yankes formal & mendapat informasi yg benar, lengkap & tidak menyesatkan.

10. Upaya pemerintah yang dilakukan untuk menjamin obat tradisional yang aman, bermutu tinggi, bermanfaat serta melindungi masyarakat dari penggunaan obat tradisional yang tidak tepat :

·         Penilaian keamanan, mutu da khasiat melalui proses pendaftran, pembinaan, pengawasan dan pengendalian impor, ekspor, produksi, distribusi dan pelayanan obat tradisional merupakan suatu kesatuan yang utuh dilakukan dengan kompetensi tinggi, akuntabel, transparan dan independen.

·         Adanya dasar hukum dan penegakan hukum secara konsisten dengan efek jera yang tinggi untuk setiap pelanggaran.

·         Penyempurnaan ketentuan sarana produksi bahan baku dan komoditi obat tradisional.

·         Pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan dan penyebaran informasi terpercaya sehingga terhindar dari resiko penggunaan obat tradisional yang tidak memenuhi standard dan resiko kesalahgunaan.

·         Penyempurnaan dan pengembangan berbagai standar dan pedoman yang berhubungan dengan mutu obat tradisional.